Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menghadiri sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 3 Februari, 2026 || Pemkab Bogor
Bogorsportif – Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026, salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Upaya ini dalam rangka memerangi kemiskinan dan meningkatkan akurasi penyaluran.
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 3 Februari, 2026
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menghadiri acara tersebut. Pemilihan Kabupaten Bogor menjadi daerah piloting, menjadi langkah strategis menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI).
Turut hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri PANRB, Kepala BPS RI, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan, dukungan tersebut sangat krusial untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bansos. Ia menegaskan, penyaluran bansos yang akurat sejalan dengan visi Ascita keenam, yaitu pemberantasan kemiskinan.
“Kami juga harapkan dukungan kepala daerah meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujarnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi GovTech untuk memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.
“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” jelas Luhut.**