Bogorsportif – Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengaku usulan rencana pembangunan unit gedung baru (ugb) SMP Negeri 5 Gunung Putri di Desa Bojong Kulur telah diterima, Minggu (9/3/2025).
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nina Nurmasari bahwa usulan SMPN 5 Gunung Putri sudah diterima, namun pihaknya tengah mengkaji terlebih dahulu.
“Yah itu kan sifatnya usulan, jadi kalau sudah ada usulan itu nanti kita masukan pada rangkaian kajian,” katanya
Ia menyebut kalau kajian itu nantinya akan dilakukan tak hanya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, malainkan sejumlah pihak terdiri dari Pemerintah setempat dan masyarakat.
“Nanti dalam proses kajian itu akan di undang seluruh unsur baik dari sekolah, masyarakat, pak camat, dari dinas sendiri. Nah setelah di kaji baru kita bisa menentukan, karena kalau sekarang kan belum ada hasil kajian,” ungkapnya.
Ia menambahkan artinya usulan tersebut belum dapat ditentukan apakah lokasi Bojong Kulur tersebut layak atau tidak dijadikan SMPN 5 Gunung Putri.
“Kita belum bisa menentukan (hasilnya), karena berdasarkan kajian terlebih dahulu.
Yang penting lokasinya, seberapa dekat dan jauh dari smp negeri terdekat sehingga tidak tabrakan, kemudian bangunannya dan kita lihat juga animo masyarakat pada PPDB apakah benar disitu membutuhkan dan macam macam sih,” tambahnya.
Senada dikatakan Kasie Kurikulum dan Kelembagaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Muhamad Supriadi Winata bahwa pihaknya telah menerima usulan SMPN 5 Gunung Putri.
“Usulan boleh dan sudah kita terima usulannya, karena Disdik itu fasilitator dan nanti kita lihat di proses studi kelayakannya atau kajiannya,” ucapnya.
Ia mengaku kalau kajian itu dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi itu membahayakan atau tidak setelah dibentuknya SMP Negeri 5 Gunung Putri di Bojong Kulur tersebut.
“Kalau ga salah sekolah itu kiri kanannya sungai yang perbatasan Bekasi dan kita tidak tau nih wilayah itu sering banjir atau tidak. Makanya kita kaji dulu, apakah area banjir atau tidak dan membahayakan atau tidak,” ungkapnya.
Maka dari itu Supriadi menyampaikan kalau pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Bogor.
“Nah, maka kita harus berkoordinasi dengan dinas terkait, dengan dinas PUPR misalnya, karena Disdik ga tau teknis masalah banjir. Kalau area tersebut kira kira menurut pertimbangan teknis dari PUPR seperti apa, aman atau tidak jadi seperti itu,” bebernya.
Bahkan menurutnya letak lokasi SMPN 3 Gunung Putri dengan lokasi usulan SMPN 5 yang berlokasi di Desa Bojong Kulur tersebut sangat berdampingan.
“Memang kalau di SMPN 3 Gunung Putri tidak terlalu jauh sih dan kita harus mempertimbangkan ini semua, karena Disdik itu tidak mau gerasak gerusuk, kalau gerasak gerusuk malah khawatir dan nanti malah salah,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan bahwa usulan itu benar-benar membutuhkan atau tidak,dikarenakan ada resiko yang harus di kaji lebih lanjut.
“Bapak (kades) bicara butuh-butuh, tapi pas disediain ternyata tidak terlalu membutuhkan, atau mungkin bapak butuh saat disediakan malah ada resikonya. Walaupun ada kebutuhan kita ingin melaksanakan secara baik, bikin pedoman, bikin kajiannya, terus pertimbangan bersama-sama,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Desa Bojong Kulur, Firman Riansyah mendesak Anggota Legislatif (Aleg) Dapil II untuk mengalokasikan APBD pembangunan SMP Negeri 5 Gunung Putri.
Hal itu disampaikan oleh Firman Riansyah saat Reses Dapil II DPRD Kabupaten Bogor di Kantor Kecamatan Gunung Putri beberapa hari lalu.
“Kita Dapil dengan PAD (pendapatan asli daerah) terbesar, bahkan kita anggota dewannya ada 10 dan mantap-mantap. Makanya usulan kami itu pak,apakah bisa betul-betul dianggarkan atau diperubahan (anggaran) tahun ini untuk fisiknya (bangunan) SMPN 5,” katanya saat usulan Reses Dapil II di Kecamatan Gunung Putri.
Lanjut kata dia bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan beserta bangunan untuk SMPN 5 Gunung Putri di Desa Bojong Kulur tersebut, sehingga perlu adanya dukungan dari Aleg Dapil II DPRD Kabupaten Bogor.
“Kita sudah ada lahan dan bangunannya, kalau bisa di rehab, maka kita pakai dulu opsi pertama tapi kalau tidak layak. Maka kita anggarkan bersama-sama kebutuhannya Rp 9 miliar itu, dan masing-masing anggota dewan bisa menyumbangkan Rp 1 miliar dari sembilan dewan,” ungkapnya.
Bahkan Firman Riansyah menyatakan kalau dirinya menolak apabila sekolah tersebut dijadikan sekolah terbuka di Desa Bojong Kulur, dikarenakan desanya tersebut bukan wilayah pedalaman.
“Seringkali Disdik itu belok belok pak, kita sudah punya bangunan, sudah punya lahan bahkan dulu itu pas kita ga punya lahan, di suruh cari lahan, tapi pas lahan sudah ada kita bingung untuk bangun. Nah bahkan kita diminta untuk untuk memakai sekolah terbuka, dan saya sebetulnya miris kalau ini harus menggunakan sekolah terbuka, karna seakan akan desa kita ini di Papua, harus sekolah terbuka,” kesalnya.
Maka dari itu ia harap kepada para Anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk mendorong dan membantu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam usulan pembangunan SMP Negeri 5 Gunung Putri di Bojong Kulur tersebut.
“Kata kuncinya ada di Kadisdik, pak amin sudah voice not ke kepala Bappendalitbang. Tapi saya belum tau apakah dari bapak ibu sekalian dapat meyakinkan Kadisdik dalam proyek pembukaan PPDB SMPN 5 Gunung Putri,” pungkasnya.**